Capres Independen, Kenapa Perlu?

Capres Independen, Kenapa Perlu?

INILAH.COM, Jakarta - Dengan perolehan 60% suara, pemerintahan SBY tak menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan kuat. Itulah ...

Selamat Datang di Bangkit Indonesia

Selamat datang di Bangkit Indonesia.

Selamat datang di Rumah Perubahan (The House ...

Kenaikan BBM bukan Pilihan Akhir
Wawancara DR. Rizal Ramli dengan Majalah Forum, Majalah No. 06 - 02 JUNI-08 JUNI 2008
  • DOWNLOAD
    Kenaikan BBM bukan Pilihan Akhir
    Wawancara DR. Rizal Ramli dengan Majalah Forum, Majalah No. 06 - 02 JUNI-08 JUNI 2008
    Belum ada dokumen yang bisa didownload
  • CETAK
    Wawancara DR. Rizal Ramli dengan Majalah Forum, Majalah No. 06 - 02 JUNI-08 JUNI 2008
  • KIRIM KE TEMAN

Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakat minyak (BBM) menuai protes di mana-mana. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi terjadi di sejumlah daerah. Bahkan polisi menyerbu sampai dalam kampus. Di tengah maraknya aksi menentang rencana kenaikan harga BBM itu, tiba-tiba muncul pernyataan kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Syamsir Siregar. Syamsir menuding ada sejumlah mantan menteri dan pejabat yang menunggangi aksi-aksi mahasiswa. Seperti sudah menjadi pakem intelejen, Syamsir tidak menyebut nama.

Beberapa hari setelah tudingan itu dilontarkan, tepatnya tanggal 20 Mei Mantan Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, DR Rizal Rizal, bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa menentang kenaikan harga BBM di depan istana. Rizal-kah yang dimaksud Syamsir Siregar?

Namun Rizal menanggapinya dengan santai. Menurutnya, munculnya tudingan itu justru semakin menunjukkan belang bahwa pemerintah saat ini otoriter. “Unjuk rasa di negara demokratis itu biasa. Mantan Presiden Fidel Ramos dan Corazon Aquino, serta Kardinal berunjuk rasa di Manila. Juga mantan Deputy PM Malaysia Anwar Ibrahim,” katanya kepada FORUM awal pekan lalu.

Meski mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan, Presiden SBY tetap kekeuh menaikkan harga BBM pada 23 Mei silam. Pemerintah mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM sudah on the track. Kalau harga BBM tidak dinaikkan, anggaran negara akan bangkrut. Menaikkan harga BBM menurut pemerintah, adalah satu-satunya alternative untuk menyelamtkan anggaran negara.

DR Rizal Ramli, berpendapat pernytaan pemerintah itu merupakan sebuah pembohongan publik dan menyesatkan. Msih banyak alternatif lain yang bisa dipilih untuk mengurangi defisit anggaran tanpa mesti menaikkan harga BBM. “Rakyat diberikan informasi tidak benar bahwa tidak ada pilihan lain kecuali menaikkan hrga BBM , “ kata Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) itu.
Lantas kenapa pemerintah menutup mata terhadap alternatif-alternatif yang ada? Dan seperti apakah alternatif itu? Berikut penuturan Rizal Ramli kepada Yuliadi dan Yosep Rizal dari FORUM Rbu pekan lalu. Petikannya.

Presiden SBY akhirnya menaikkan harga BBM, tanggapan anda?
Sejak semula kami menolak kenaikkan hrga BBM karena waktunya sangat tidak tepat. Rakyat Indonesia sejak 1 tahun terakhir sudah babak belur dikarenakan berbagai harga kebutuhan bahan pokok yang meningkat. Inlasi yang dihadapi rakyat bearnya rata-rata dua kali dari inflasi yang diumumkan oleh pemerintah. Jadi, kalau kena lagi kenaikkan harga BBM, kemudian harga pangan, beras dan lain-lainnya juga akan naik, rakyat kita betul-betul akan menghadapi kesulitan sangat berat.
 
 
Saya ingat, pada akhir April 1998 saya bersama seseorang teman diundang oleh Dr. Hubert Neiss, Managing Director IMF untuk kawasan Asia-Pasific di hotel Grnad Hyatt. Hubert Neiss mengatakan bahwa IMF akan menyarankan kepada pemeirintah Soeharto saat itu untuk menaikkan harga BBM. Dia menyakan pendapat saya tentang usulannya itu.

Saya katakana pada Hubert Neiss, sebagai ekonom saya dapat memahami alasan kenapa harga BBM mesti dinaikkan. Tapi saya katakana timing-nya tidak tepat sama sekali. Tapi dengan sombongnya mengatakan, “DR Ramli, anda berlebih-lebihan. Setiap pagi saya jogging pakai celana pendek didaerah kebon kacang, Tanah Abang. Saya lihat orang Indonesia senyum saja.” Dlam hati saya kesal mendengar jawaban Neiss itu. Karena orang Indonesia walaupun dalam keadaan lapar, tidak punya pekerjaan, tetap saja senyum kalau lihat bule.

Kemudian tanggal 4 Mei 1998 pemerintah Presiden Soeharto mkenaikkan harga minyak tanah sebersar 25 persen dan premium 75 persen. Tanggal 5 Mei 1998, terjadi bakar2-an di Makassar, tanggal 6 Mei dimedan, 7-8 Mei di Surabaya terbakar, 9-10 Mei Jogya, Solo terbakar. Hingga akhirnya terjadi apa yang disebut malapetaka 12 Mei 1998. Ribuan took terbakar, Ratusan orang luka-luka dan meninggal dan rupiah anjlok ke angka Rp. 15 ribu perdollar AS.

Ini contoh kasus di mana timing kenaikkan harga BBM itu penting sekali. Pada saat rakyat sedang susah sekali kita harus hati-hati. 10 tahun lalu ketika terjadi krisis ekonomi, yang terpukul adalah bisnis besar dan konlomerat karena mereka terlalu banyak meminjam utang dalam mata uang dollar AS. Ekonomi rakyat biasa-biasa saja . Sekarang yang teradi sebaliknya. Yang terpukul adalah ekonomi kecil dan rakkyat. Jadi, penolakkan kami itu adalah warning bagi pemerintah untuk hati-hati untuk dan bijaksana dalam suasana yang memamng dirasakan sangat berat oleh rakyat.

Pemerintah menganggap harga BBM harus dinaikkan karena harga minyak dunia yang tinggi?
Masalah utama kita bukan karena harga minyak mentah dunia naik. Tapi masalah produksi yang anjlok sekitar 300 ribu barel selama beberapa tahun terakhir. Seandainya produksi tetap, kita malah senang sekali kalau minyak mentah di dunia naik. Bahkan kalau naiknya sampai 1000 dollar. Karena Indonesia masih untung-kalau produksinya tetap sekitar 1,2 juta barel per hari. Dan, karena gas harganya dikaitkan dengan minyak mentah dan Indonesia termasuk eksportir gas terbesar di Asia, maka Indonesia akan pesta pora.
 
Kita bermasalah karena produksi minyak mentah kita anjlok sekitar 300 ribu barel per hari. Seharusnya itu tidak terjadi karena karena cadangan terbukti atau proven reserves Indonesia masih cukup besar. Kenapa bisa demikian? Pertama, para kontraktor migas sudah harus bayar pajak padahal belum berproduksi. Ketika impor peralatan untuk eksplorasi atau menyewa kontrkator drilling (pengeboran), mereka sudah dikenakan pajak.
 
Kedua, birokrasi kita sangat panjang dan berbelit. Umpamanya, setipa kontrkator migas yang ingin menyewa sukontrkator atau mengimpor peralatan dll harus mengajukan izin persetujuan kepada BP migas. Dan itu memakan waktu berbulan-bulan. Sehingga banyak dari kontraktor gas dan minyak tidak melakukan kegiatan apa-apa karena yang terpenting mereka sudah mendapat konsensi terlebih dahulu.
 

Selama kedua hal tersebut tidak dirubah, artinya produk migas kita akan tetap anjlok?
 
Ya, akan tetap anjlok. Memang banyak investor asing disektor migas, tapi mereka hanya sekedar sibuk mengejar konsesi saja. Konsesi itu kan 30 tahun lebih. Setelah dapat tidak diapa-apakan.
Kemudian ada informasi yang tidak sepenuhnya benar yang disampaikan oleh para pejabat. Bahwa ini (kenaikan harga BBM-red) adalah mencabut subsidi yang dinikmati oleh orang kaya dan kemudian diberikan kepada rakyat miskin. Soal subsidi ini Pak Kwiek Kian Gie berkali-kali menjelaskan ada perbedaan antara subsidi secara financial dan harga ekonomis berdasarkan opportunity cost. Saya beri contoh, kalau biaya memproduksi miyak mentah di on shore (di darat) 15 dollar per barel. Dijual dalam negeri sekitar 70 dollar. Secara finansial pemerintah sudah untung.

Tapi yang disebut subsidi oleh pemerintah dalah selisih harga di New York dengan harga Indonesia. Misalnya kalau harga minyak mentah Indonesia 70 dollar, di luar negeri 130 dollar, pemerintah menganggap mereka memberi subsidi sebesar 60 dollar. Padahal, itu adalah selisih harga di New York dan di Indonesia. Itulah opportunity Cost. Seandainya tidak dijual di Indonesia tapi diekspor ke luar negeri kita mendapat 130 dollar per barel. Kalau dijual di dalam negeri kita rugi 60 dollar.

Para pendiri Republik Indonesia memiliki pandangan yang jauh ke depan ketika menyusun UUD 1945. Yaitu kalau menyangkut hajat hidup-dan energi itu kan hajat hidup orang banyak-maka negara harus berbuat sesuatu. Tidak boleh (harga minyak kita-red) sama dengan harga pasar internasional. Tteapi negara yang harus menentukan berapa harganya sesuai dengan tingkat kemampuan rakyatnya. Tapi pemerintah kita bolak-balik ngomong bahwa ini subsidi, subsidi. Pendapatan rakyat di New York dengan Indonesia kan sangat jauh beda. Masa kalau minyak mentah misalnya naik 1000 dollar kita mau naikkan harga BBM mendekati 1000 dollar? Yang benar aja donk.

Ada juga penjelasan (dari pemerintah) yang tidak sepenuhnya benar: bahwa ini (kenaikkan BBM ) adalah subsidi dari orang kaya yang divabut lalu diberikan kepada rakyat miskin. Orang kaya itu pakai mobil mewah, Mercedes, BMW. Mereka tidak mau mesin mobilnya rusak. Makanya mereka pakai Pertamax atau Pertamax Plus yang tidak disubsidi.
 
Yang dicabut itu subsidi untuk premium. Siapa yang pakai premium? Yang pakai adalah golongan menegah kebawah yang memakai mobil sekelas kijang ke bawah atau sedan yang umurnya sudah 4-5 tahun. Juga menengah kecil dan 25 juta pengendara sepeda motor. Terus golongan menengah yang naik kendaran umum. Jadi, yang tepat sebenarnya (penjelasan pemerintah itu) meningkatkan beban golongan menengah untuk membantu sedikit rakyat kecil.

Dari menaikkan harga BBM sebesar 28 persen itu pemerintah kira-kira menerima uang sebesar 25 triliun. 10 triliun untuk memperbaiki anggaran, 15 triliun dikembalikan kepada rakyat miskin dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai). Tapi memperbaiki anggaran yang sebesar 10 tiliun itu kan sebenarnya bisa tanpa mesti menaikkan harga BBM. Total anggaran pemerintah kan 850 triliun, masa ngurangin 10 triliun saja untuk penghematan gak bisa. Sedangkan yang 15 triliun itukan untuk dibagi-bagi.

Jadi jelas motif utamanya dalah politik bagi-bagi ketimbang motif untuk membantu rakyat miskin. Motif politik itu jelas kok, bagi-bagi uang 100 ribu pakai tanda tangan dan nama mentei keuangan. Setahu saya biasanya kalu uang 100 ribu yang tanda tangan cukup pejabat Direktur Anggaran. Itu artinya ada orang yang ingin populer di mata 14 juta orang yang diberi uang. Menteri Keuangan itu bukan kelas 100 ribu, itu kelas direktur anggaran.
 
Ada alternatif lain selain menaikkan harga BBM untuk menyelamatkan anggaran dan mengurangi defisit?
 
 Jelas ada. Pertama, dengan anggaran yang begitu besar banyak sekali terjadi pemborosan. Belum pernah terjadi sebelumnya kecuali dalam tiga tahun terakhir di mana setiap proyek departemen dan badan selalu ada biaya sosialisasi. Dan biasanya sosialisasi itu artinya foto-foto pejabat. Misalnya, ada program keluarga berencana, isinya foto pejabat di billboard yang gede-gede dijalan-jalan seluruh Indonesia. Apa gunaya itu?
 
 Contoh lainnya, pemerintah menjelaskan kebijakan dengan membayar iklan. Ini hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain tidak ada pemerintah menjelaskan kebijakan menggunakan iklan. Biasanya pejabat humas atau menterinya yang menjelaskan. Sekarang semua pakai iklan.
 
Pemerintah mengkhawatirkan kalau defisitnya terlalu besar maka obligasi surat hutang pemerintah Indonesia (bond) di dalam dan luar negeri akan jatuh. Sehingga, kalau pemerintah Indonesia ngutang lagi, biayanya akan lebih mahal. Tetapi ka nada cara supaya defisitnya lebih kecil. Kalau sebuah rumah tangga pengeluarannya 100 sementara pendapatannya hanya 70 , ya kurangi donk pengeluarannya. Maka otomatis anggarannya akan berimbang. Kalau anggarannya berimbang, bond di Indonesia harganya stabil.
 
Pengurangan defisit ini harus harus dengan cara-cara yang cerdas bukan cara yang malas seperti yang dilakukan Sri Mulyani (Menkeu). Kemarin dia memotong anggaran semua departemen 15 persen. Itu kan cara orang malas. Kalau cara yang lebih cerdas, dilihat dulu mana departemen yang anggarannya justru harus ditambah . Mana departemen atau proyek yang anggarannya mesti dikurangi atau dihentikan sementara. Tidak pukul rata seperti itu. Misalnya untuk produksi pangan. Kita memerlukan produksi pangan yang lebih tinggi, kenapa anggarannya tidak digenjot, tambah 50 persen. Tapi dasar malas, pemeotongan anggaran itu paki cara pukul rata.
 
 
 
Alternatif lainnya?
 
Yang kedua, ada peraturan kalau harga migas di dunia naik, maka provinsi dan kabupaten penghasil migas, seperti Kalimantan Timur dan Riau, akan mendapat bonus tambahan. Tapi kebanyakan dari provinsi dan kabupaten tersebut tidak mampu menyerap uang bonus itu. Sehingga, mereka akhirnya membeli lagi surat utang negara atau SUN atau beli sertifikat Bank Indonesia. Akhirnya uang berputar-putar saja disitu, sementara negara harus membayar bunganya. Kalau memang Indonesia katany krisis, dibekukan dulu donk sementara waktu pemeberian bonus untuk daerah-daerah penghasil migas itu.
 
Ketiga, setiap tahun pemerintah mensubsidi pemilik bank rekapitalisasi dan pemegang oblogasi rekap. Mereka adalah orang-orang super kaya. Bunga yang disubsidi oleh pemerintah setiap tahunnya minimum 35 triliun. Kok bisa ini tidak distop! Kan jumlanhya Juh lebih besar dari penghematan akibat kenaikan BBM yang hanya 25 triliun. Sama pemilik bank rekap dan pemegang obligasi rekap pemerintah Indonesia tidak berani. Beraninya hanya kepada rakyat.
 
Keempat, sebagian besar istilah “subsidi” itu adalah refleksi daripada inefisiensi di Pertamina dan PLN. Misalnya, di Pertamina biaya produksi untuk menghasilkan BBM dari minyak mentah 25 persen lebih tinggi dari negara lain. Kenapa bisa lebih tinggi? Ada alasan teknisnya. Karena kilang-kilang kita tidak bisa memproses 100 persen minyak mentah Indonesia karena sulfurnya tinggi. Kita harus dibeli minyak mentah dari Timur Tengah sebesar 300 ribu barel per hari karena sulfurnya rendah. Minyak mentah dari Timteng itu kemudian dicampur dengan minyak Indonesia. Alasan teknis itu mengada-ada. Kenapa kilang minyak itu tidak dimodifikasi agar bisa memproses minyak mentah yang 100 persen sulfur. Memang perlu biaya sedikit. Tapi ini berguna untuk jangka panjang. Ini tidak dilakukan. Belum lagi inefisiensi macam-macam di Pertamina.
 
 
Kenapa ini itu tidak dilakukan?
 
Karena dari setiap impor minyak mentah itu ada Mr. X yang menerima 2 dollar per barel. Jadi, setiap hari Mr. X ini menerima 600 ribu dollar atau sekitar 6 miliar.
 
Siapa Mr. X itu?
 
Sebagai wartawan Anda cari sendirilah. Dia bisa bertahan begitu lama samapai sekarang pasti karena menyetor ke pusat-pusat kekuasaan. Pemerintah juga tidak mampu meningkatkan efesiensi di PLN, tidak berani melawan mafia. Beraninya sama rakyat dan golongan menengah. Kerugian PLN akibat transmisi atau transmission lost sebesar 11,5 persen, 1 persen nilainya 300 miliar. Kalau diturunkan samapi 4 persen saja transmission lost-nya, maka penghematannya setiap ytahun 2,25 triliun.

Kembali soal penghematan, masih banyak kok sumber-sumber kesehatan. Biaya perjalanan pejabat itukan tinggi sekali. Kabinet sekarang ini mewajibkan pejabat naik first class, tinggal di hotel bintang lima. Akibatnya biaya menjadi mahal sekali. pembangunan gedung pemerintah enggak habis-habis. Katanya lagi sulit. Lihat saja kantor Menperindag yang baru di Monas, belasaan tingkat. Wong mentrinya (Red.:Marie Elka Pangestu) ngurusin stabilisasi harga minyak goreng aja gak becus, tapi kantornya sedemikian mewah.
Jadi, pada hakikinya rakyat itu ingin kalau rakyat bebabnya lebih berat, pejabatnya juga dikurangi dong kenikmatannya. Jangan mau menang sendiri. Supaya rakyat merasa beban ini sama-sama kita tanggung.

Alternatif lain adalah renegosiasi utang. Pemerintah membayar pokok dan bunga utang 25 persen dari anggaran, sekitar 160 triliun pertahun. Negosiasi donk supaya bebannya berkurang presiden NESTOR Kirchner di Argentina bisa. Presiden Pakistan Pervez Musharraf berani. Mereka mendapat potongan pokok dang bunga utang. Swasta di Indonesia berani renegosiasi suapaya beban utangnya berkurang atau di-restructure. Pemerintah tidak berani melakukan renegosiasi utang. Beraninya Cuma sama rakyat.

Saya pernah mengajak Presiden SBY untuk dialog secara terbuka disaksikan oleh televisi dan rakyat, bahwa ada alternative lain. Kalau perlu ajak seluruh menteri ekonominya. Saya cukup didampingi juru bicara Komite Bangkit Indonesia, Adhie M Massardi. Mereka tidak berani menjawab pilihan-pilihan yang kami tawarkan. Karena fakta kami sulit dibantah. Pemerintah kaca matanya sudah kaca mata kuda yang melihat satu-satunya cara adalah menaikkan harga BBM.
 
Syamsir Siregar menuding ada mantan menteri dan pejabat yang menunggangi aksi-aksi mahasiswa. Tudingan itu sepertinya ditunjukan kepada Anda?
 
Syamsir teman saya. Saya tidak mau komentari. Tudingan seperti itu kan pola-pola otoriter, pola ORBA. Say hadir dalam kasi itu karena saya memang bersimpati dan diundang untuk kasih orasi. Di negara demokratis unjuk rasa itu biasa. Mantan Presiden Fidel Ramos dan Corazon Aquino, bahkan cardinal; berunjuk rasa di Manila. Mantan Wakil Perdana Menteri Anwar Ibrahim pimpin ujuk rasa di kuala lumpur beberapa bulan yang lalu.
 
Yang terjadi ini kan perasaan senasib, conspiration of the heart. Yang menolak kenaikkan BBM di seluruh Indonesia. Bukan hanya kota besar tapi juga di kota-kota kecil. Bukan hanya mahasiswa, tapi ratusan ulama, gubenur, bupati, samapi kepala desa enggak setuju. Ini pertama kalinya dalam sejarah modern adanya civil disobedience, pembangkangan civil. Sekali pemimpin kehilangan kepercayaan karena tidak adil dan tidak bijaksana dari rakyatnya, dari aparatnya, itu tanda-tanda kepemimpinan tersebut telah selesai.